Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kebijakan pengelolaaan dana USO dan Pembahasan Anggaran Tahun 2015 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Tanggal Rapat: 27 Jan 2015, Ditulis Tanggal: 24 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Pada 27 Januari 2017, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Kebijakan pengelolaaan dana USO dan Pembahasan Anggaran Tahun 2015. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Tantowi Yahya dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan DKI Jakarta 3 pada pukul 14.19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kominfo.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI
  • Terkait internet kami fokus pada cyber security dan e-governance, kami harus antisipasi diri dari serangan cyber.
  • Adapun c-commerce tahun 2014 sudah mencapai 12 miliar USD ke depannya bisnis dan belanja digital akan sangat marak ini perlu diperhatikan.
  • Soal digitalisasi ini sangat penting, negara kita krisis frekuensi jika memakai sistem analog.
  • Sesuai Undang Undang (UU) Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 seperti rezim perizinan, fokus aturan izin saja.
  • Soal UU ITE pasal 27 tentang pencemaran nama baik ini ada dua pilihan yaitu UU kita perbaiki atau penegak hukum yang kita ajak bicara tentang penggunaannya.
  • Ini termasuk UU yang lex specialis, memakainya tidak bisa asal pakai sembarang saja.
  • Universal Service Obligation (USO) harus terus dijalankan karena amanat UU dan karena hak masyarakat untuk mendapat aksesnya.
  • Pada tanggal 1 Januari 2016 kami rencanakan seluruh daerah perbatasan sudah bisa terjangkau oleh sinyal.
  • Kami sudah bicara dengan RRI, kami ingin RRI ada di semua daerah perbatasan, mereka jangan hanya didengar dari mancanegara saja.
  • APNBP tahun 2014 sebesar Rp13 triliun, tahun ini menjadi Rp14 triliun jangan dilihat nominalnya saja, PNBP itu konsepnya seperi bayar di muka.
  • Pendekatan yang kita lakukan dengan investor asing harus dengan metode bisnis.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan